Warga Malaysia Diserukan Tidak Pilih PRT Indonesia

Kuala Lumpur, Aturan baru mengenai pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia terus mengundang kegeraman publik Malaysia. Bahkan warga Malaysia diserukan untuk mencari PRT dari negara-negara lain selain Indonesia. Alasannya, tak masuk akal untuk menggaji PRT yang cuma akan mengerjakan satu macam pekerjaan saja.

Presiden Malaysian Chinese Association (MCA) atau Persatuan China Malaysia, Datuk Seri Dr Chua Soi Lek mengatakan, keputusan mengenai "satu PRT, satu tugas" yang diambil satgas gabungan Malaysia-Indonesia tersebut tidak masuk akal.

"Jika para PRT dari Indonesia akan sedemikian spesifik mengenai apa yang mereka bisa dan tak bisa lakukan, saya pikir ini waktunya bagi warga Malaysia untuk membiasakan diri bertahan tanpa PRT dari Indonesia," kata Chua seperti dilansir harian Malaysia, The Star, Senin (19/3/2012).

Menurut Chua, warga Malaysia kini harus mempertimbangkan untuk memilih PRT dari Filipina, Sri Lanka atau Kamboja.

"Ada banyak negara lain yang menawarkan PRT dan kita harus terbuka untuk ini," imbuh Chua.

Namun Chua juga menekankan bahwa warga Malaysia perlu memperlakukan PRT mereka dengan baik dan tidak memanfaatkan mereka. "PRT bukan budak," tandasnya.

MCA merupakan partai politik uni-rasial di Malaysia yang mewakili etnis China Malaysia. MCA merupakan satu dari tiga komponen partai besar di Barisan Nasional, koalisi berkuasa di Malaysia.

Sebelumnya diberitakan bahwa para PRT Indonesia yang dikirim ke Malaysia akan dilatih dalam empat macam tugas rutin rumah tangga: memasak, mengasuh bayi, mengurus orang lanjut usia dan membersihkan rumah. Namun nantinya mereka hanya akan mengerjakan salah satu dari keempat tugas tersebut untuk majikan mereka.

Para TKW tersebut akan menjalani pelatihan kerja selama 21 hari dan nantinya harus digaji minimal 700 ringgit per bulan oleh majikan mereka di Malaysia. Keputusan ini dicapai dalam pertemuan satgas gabungan Malaysia-Indonesia untuk pengerahan, penempatan dan perlindungan PRT Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis, 15 Maret lalu. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mencegah terulangnya masalah-masalah yang dihadapi para PRT dan majikan di Malaysia selama ini.
(ita/vta)